Tembilahan, (puterariau.com)---
Guna mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan pedesaan dan perkotaan, Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan menerapkan 2 program sekaligus, yakni program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan program Infrastruktur Ibukota Kecamatan (IKK).
Sayangnya, terkadang hebatnya program Bupati jika tidak dilaksanakan secara benar tentu tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Apalagi jika program IKK yang 'dibagi' dua ke desa seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Keritang.
"Kedua program tersebut, sudah berjalan beberapa tahun belakangan. Dengan dilaksanakannya kedua program itu, manfaat dari pembangunan pun sudah mulai terasa di kalangan masyarakat yang kini dapat menikmati akses jalan antar wilayah kian lancar tanpa hambatan," ungkap Bupati dihadapan puluhan jema'ah shalat Tarawih di Surau Darussalam, Jalan Pelajar, Tembilahan Hulu, Rabu (7/6/2017) malam.
Namun, bagi masyarakat yang belum dapat merasakan 'kue' pembangunan seperti kelancaran akses transportasi di wilayahnya, Bupati Wardan mengharapkan kesabaran masyarakat dalam menantikan berjalannya proses pembangunan. Sebab, menurutnya, pelaksanaan pembangunan tidak bisa serta-merta dilaksanakan tanpa melewati tahapan proses.
"Butuh waktu, butuh dana anggaran yang tidak sedikit. Dan kita tidak memiliki dana anggaran yang besar. Apalagi, Kabupaten Inhil yang akan dibangun ini merupakan Kabupaten terluas se-Provinsi Riau," tukas Bupati.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Bupati Wardan membeberkan bahwa ketersediaan dana anggaran melalui APBD Kabupaten Inhil saat ini tidak memadai untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan akan pembangunan di 20 (Dua Puluh) Kecamatan se-Kabupaten Inhil.
"Untuk itu, saya beserta jajaran saya di Pemerintahan Kabupaten Inhil, harus terlebih dahulu mencarikan sumber pembiayaan pembangunan lainnya. Misalnya saja, sumber yang berasal dari APBN ataupun APBD Provinsi Riau. Ini juga tidak bisa secara instan kita peroleh," katanya.
Disamping itu, dijelaskan Bupati Wardan bahwa tahapan dalam proses pembangunan secara periodik, harus lebih dulu dimulai dari kalangan masyarakat pada tataran pedesaan maupun Kelurahan hingga sampai ke tingkat Kabupaten. Untuk itu, lanjutnya, memerlukan waktu yang tidak sebentar guna merealisasikan cita-cita pembangunan masyarakat.
"Instrumen yang digunakan adalah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sebagaimana yang kita kenal pada tingkat desa adalah Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Yang mana, dalam implementasinya, penggunaan instrumen ini merupakan satu-satunya jalan untuk mengakomodir aspirasi pembangunan yang berasal dari masyarakat itu sendiri," pungkas Bupati Wardan.
Maka dari itu, Bupati Wardan kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Terlebih dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas. Namun, Bupati Wardan tetap optimistis kedepan, seluruh kawasan se-Kabupaten Inhil akan dapat tersentuh oleh pembangunan yang terus digesa pihak Pemerintah Kabupaten Inhil.
"Bertahap, pembangunan akan menyentuh daerah-daerah se-Kabupaten Inhil. Sampai saat ini pun, saya beserta jajaran saya di Pemerintahan Kabupaten Inhil tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menggesa pembangunan yang merata di setiap kawasan," tandas Bupati Wardan. (Beni/adv)
