Gunung Sitoli ---
Masih seputar berita hangat tentang beras rasta atau yang dikenal dengan beras raskin yang didistribusikan oleh Bulog Gunung Sitoli kepada masyarakat di Pulau Nias.
Dimana, saat ini pihak Bulog Gunung Sitoli menuai kecaman dari beberapa pihak. Baik dari pemuda, aktivis, pemerhati, elemen masyarakat, OKP dan LSM yang ada di kepulauan nias. Bukan tanpa alasan, beberapa pihak tersebut memberi pernyataan kecaman kepada Bulog Gunung Sitoli dikarenakan pihak Bulog Gunung Sitoli mendistribusikan beras yang tak layak konsumsi kepada masyarakat Nias pada khususnya.
Protes pun mencuat, dimana pada hari jumat 2/6/17 yang lalu, Bupati Nias (induk) Sokhi'atulo Laoly bersama dengan anggota DPD RI asal Sumatera Utara mendatangi langsung gudang Bulog Gunung Sitoli guna mengecek informasi yang meresahkan tersebut.
Hasilnya, di dalam gudang didapatkan beberapa karung beras yang diduga busuk, berbau, berubah warna dan bahkan berkutu.
Keesokan harinya, Sabtu 3/6/17, Ketua LSM Gempita Kepulauan Nias, Ketua LMP Kota Gunung Sitoli melakukan investigasi di lapangan dengan ditemani langsung oleh Kansilog Gunung Sitoli, Kurnia Hasibuan.
Namun lagi-lagi di lapangan tim menemukan beras yang tak layak konsumsi. Bahkan salah seorang Kepala Desa kepada tim mengaku bahwa beras yang didistribuskan oleh Bulog Gunung Sitoli tak layak dikonsumsi karna berbau dan berkutu. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa angkat bicara.
"Jika benar beras bulog Gunung Sitoli ini tidak memenuhi standar kualitas, tentu sangat disesali. Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu, petugas Bulog hendaknya memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan beras sesuai standar aturan," ujar Herman Jaya Harefa kepada Putera Riau, Minggu (4/6/17).
Pihaknya mendesak agar pihak Bulog Gunung Sitoli sesegera mungkin menuntaskan permasalahan beras tersebut.
"DPRD Kota Gunung Sitoli mendesak pihak Bulog Gunung Sitoli untuk menuntasan masalah ini segera, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pengelolaan Rasta yang tidak berpihak kepada rakyat kurang mampu, semua pihak jangan mencari keuntungan di atas persoalan rakyat, mari berikan hak rakyat sesuai dengan standar aturan hak yang mereka peroleh," tambahnya.
Jika sampai masalah ini tidak diselesaikan segera, persoalan ini bisa menjadi amarah dari masyatakat kepada pihak Bulog. "Kami DPRD akan mengambil langkah-langkah hukum dalam penyelesaian masalah ini," ujar politisi Demokrat ini.
Terkait dinamika yang membelenggu di tubuh Bulog Gunung Sitoli saat ini, tentunya masyarakat sangat berharap ada aksi dan perhatian serius dari Pemerintah setempat. (Alviman hulu)
Artikel keren lainnya:
