Tembilahan, (puterariau.com) I --- Dalam setiap kesempatan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan selalu menegaskan agar penggunaan dana desa harus bersifat transparan, akuntabel dan disclosure. Konsep 'manajemen masjid' merupakan salah satu acuan yang hendak diterapkan oleh orang nomor satu Inhil yang terkenal religius tersebut. Namun apa yang hendak dikata, instruksi Bupati itu terkadang selalu masuk telinga kiri keluar telinga kanan oleh jajarannya.
Inilah yang terjadi di Desa Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, dimana persoalan dana desa tersebut menjadi 'bulan-bulanan' oleh oknum Kepala Desa yang kemaruk. M.Qohar dituding sejumlah elemen masyarakat menilap (korupsi) dana desa yang digelontorkan tersebut, bahkan gaji perangkat desa pun tak dibayarkannya.
Sumber PR di lapangan menyebutkan bahwa sejak kepemimpinan M.Qohar, Desa Teritip makin hancur. "Tatanan Pemerintahan desa rusak, komunikasi antar perangkat desa pun tak jalan," sebut sumber tersebut. Bahkan dengan arogan dan diktator, Kepala Desa Teritip tersebut seenaknya saja mencoba membuat tatanan dan gaya baru pemerintahan sesuai seleranya saja. Walaupun ada yang komplin terhadap hal ini, oknum Kades yang merasa diatas angin tersebut tetap berbuat ibarat 'anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.'
"Pak Kades seenaknya saja mengganti perangkat Desa Teritip," sebut sumber PR yang minta namanya dirahasiakan. Mendengar keluhan dari segenap masyarakat tersebut, PR langsung mempertanyakan perihal tersebut kepada Camat Kateman, Kamren,SSos. "Mana boleh tu, kalau ada Kades yang kayak gitu, tolong kasih tau sama saya," ucap Kamren.
Ia menyebutkan bahwa Kepala Desa tidak boleh bersikap arogan dan mengganti perangkat desa sesuka hati saja. Apalagi ada indikasi oknum Kades itu mengintervensi perangkat desa untuk berhenti dan menukar dengan orang yang diinginkannya.
PR Mengendus Ketidakberesan Manajemen Kades
Sementara itu mengenai laporan bahwa gaji perangkat desa seperti Sekdes, Bendahara, Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan yang tidak dibayarkan selama 6 bulan menimbulkan kecurigaan mendalam. Pasalnya ketika ditanya ke Kabupaten, uang itu sudah dibayar. Kemana uang gaji perangkat Desa Teritip selama ini ?
PR mencoba konfirmasi pada Kepala Desa Teritip, M.Qohar terkait laporan sumber lapangan tersebut. Kepala Desa tersebut berdalih bahwa semenjak dirinya dilantik Bupati Wardan menjadi Kades, perangkat desa tidak pernah masuk kantor.
Pernyataan Kepala Desa itu terkesan dibuat-buat, sebab PR telah mengantongi data dan fakta seputar kekacauan manajemen desa semenjak kepemimpinannya. Misalnya pada 12 Januari 2016 lalu, Kepala Desa Teritip membuat isu politik bahwa masyarakat tidak menginginkan perangkat desa tersebut bekerja di kantornya lagi. Isu yang dilempar M.Qohar adalah pelayanan tidak memuaskan.
Sementara faktanya, perangkat desa tersebut tetap melayani masyarakat bahkan diluar jam dinas. Ketika berbagai sumber lapangan ditanya, masyarakat menyatakan merasa puas terhadap pelayanan perangkat desa selama ini. M.Qohar berani bermain isu politik seenak perutnya saja tanpa memperhatikan etika dan norma yang ada. Mungkin ia sedang menyusun rencana agar permainan anggaran desa kedepan tidak dapat diketahui oleh pihak lain, beber sumber-sumber lapangan.
Bahkan dengan arogansi bak raja tanpa cela, oknum Kades Teritip meminta kepada seluruh perangkat desa mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan agar dirinya leluasa mengganti perangkat yang baru. Oleh sebab itulah, perangkat desa menjadi canggung masuk kantor karena kehadirannya tidak diinginkan oleh oknum Kades yang bermuka bak malaikat tersebut.
Berikutnya, pada 20 Januari 2016 lalu, perangkat desa beserta Ketua BPD beserta anggota melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang meruncing antara oknum Kades dengan pelayan masyarakat itu, namun tetap tidak ada penyelesaian yang baik. Bahkan dengan sesumbar, oknum Kades malah mengancam untuk membunuh perangkat desa tersebut. "Saya memberhentikan tidak bisa, mengundurkan diri tidak mau, atau dibunuh satu-satu," gertak M.Qohar selaku Kades kala itu dikutip dari sumber lapangan.
Sudah 2 Camat Di Kateman Tak Mampu Beri Solusi ?
Camat Kateman, Marlis Syarif, SSos kala itu yang bertemu perangkat Desa Teritip pada 21 Januari 2016 menyarankan agar mereka masuk kantor seperti biasa, namun karena ancaman Kades waktu itu yang menyebabkan perbuatan membuat was-was para anggota perangkat desa sehingga mereka tak berani masuk kantor. Sungguh perbuatan oknum Kades Teritip telah mengancam keselamatan pelayan masyarakat tersebut yang jauh dari ekpose media.
Terakhir, pada 16 Maret 2016, perangkat desa yang ada berkumpul bersama seluruh masyarakat di Balai Desa Teritip yang dihadiri Ketua RT, RW, Kepala Dusun, Kepala BPD dan anggota, Kepala LPM dan anggota serta kader Posyandu meminta kepada perangkat desa (Sekdes, Bendahara, Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan) untuk masuk kembali sebab tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Kades M.Qohar pada mereka. Artinya oknum Kades tersebut telah bermain isu yang berujung dugaan fitnah dari masyarakat yang harus dijelaskan pada publik Inhil. Apalagi Kades adalah pelayan masyarakat yang dipilih secara demokratis kenapa harus mengangkangi masyarakat yang ada, asumsi sumber PR.
Sekcam Kateman kala itu, H.Junaidi pun menyarankan untuk tetap masuk kantor pada perangkat desa. Namun karena ketakutan atas ancaman oknum Kades sehingga perangkat desa tak berani masuk kantor.
Saat ini, Camat Kamren SSos perlu bijak menyikapi hal ini dan bertindak tegas terhadap oknum Kades tersebut. Sebab, bukan tidak mungkin, jabatan Kades bisa dicopot sewaktu-waktu atas permintaan masyarakat seperti yang terjadi pada Kades Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
Aroma korupsi mulai tercium dari masalah tidak dibayarnya gaji perangkat desa selama 6 bulan serta kemana larinya dana-dana desa selama ini masih menjadi pertanyaan publik. "Saya pernah bilang di depan umum dengan Pak Kades saat di Kantor Camat Kateman, Bapak namanya aja sebagai Kades sekalian Imam Masjid tapi munafik," ujar sumber yang minta namanya tidak disebut pada PR. Artinya, hati-hati dengan casing yang bagus tapi isinya belum tahu, itulah agaknya sorotan masyarakat terhadap oknum Kades Teritip tersebut. (Ridho/Roder/pr)
